JABARNEWS | BANDUNG – Sejumlah warga di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung menolak rencana pemerintah mengubah fungsi salah satu hotel di Dago menjadi ruang isolasi mandiri untuk pasien Covid-19 berstatus orang tanpa gejala (OTG). Mereka khawatir kebijakan tersebut akan berdampak terhadap penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut.
Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna membenarkan, peristiwa penolakan tersebut. Namun, pihaknya saat ini masih melakukan negosiasi dengan warga setempat agar dapat menyetujui rencana tersebut demi kepentingan bersama.
“Negosiasi sedang berjalan, kita jangan termakan pemikiran-pemikiran yang dalam tanda petik bisa menyesatkan. Misalnya, virus ini terbang di udara, ada rasa ketakutan tidak rasional. Hal ini harus ditekankan karena ini untuk kepentingan bersama,” ujarnya, Senin (1/2/2020).
Dia berharap, warga dapat memahami bahwa pandemi Covid-19 masih terjadi sehingga masih memerlukan tempat untuk ruang isolasi mandiri Covid-19. Ema mengaku, khawatir di tengah peningkatan kasus Covid-19, tapi tidak terdapat ruang isolasi memadai.
“Bisa dibayangkan kalau sekarang ini kita sudah memiliki rencana, target lokasi kemudian semua menolak, kemudian tidak bisa dilaksanakan kemudian kasus meningkat. Kita butuh tempat itu, terus apa kita harus saling menyalahkan apa kita harus begitu kan tidak bisa begitu,” katanya.
Meski sudah terdapat Secapa TNI AD yang digunakan untuk isolasi mandiri, ia menjelaskan pihaknya ingin melakukan tindakan preventif dengan menyediakan ruang isolasi mandiri yang lain. Ia pun berharap, keberadaan ruang isolasi tersebut tidak terpakai.
“Begini sedia payung sebelum hujan daripada kasus meledak kita tidak siap seperti sekarang tempat isoman di kecamatan itu, kita terlepas dipakai atau tidak yang penting lokasi ada preventif,” katanya.
Dia mengaku, jika ruang isolasi mandiri tidak terpakai, maka menjadi indikator nahwa kasus Covid-19 terkendali dengan berkurangnya yang terpapar. Saat ini, negosiasi masih berjalan dan belum menemukan kesepakatan.
“Mediasi tetap dilakukan dan kita mencari alternatif lain,” katanya.
Dia membantah, jika pihaknya saat memilih hotel tersebut sebagai ruang isolasi mandiri tidak melibatkan atau komunikasi dengan warga sekitar. “Kalau gak ada komunikasi darimana dasar menolak artinya proses komunikasi berjalan cuma belum ada dalam kontek kesepahaman,” katanya.
Camat Coblong, Krinda Hamidipraja mengatakan, pihaknya terus memberikan pemahaman kepada masyarakat yang menolak untuk ikut peduli terhadap kondisi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Dia mengaku, penolakan terjadi disebabkan pemahaman terhadap Covid-19 yang belum utuh.
“Pemahaman Covid-19 kepedulian dan kebersamaan yang belum terwujud, kepedulian sosial,” katanya. (Red)
