JABARNEWS | BANDUNG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah untuk memberikan masukan terkait potensi kerawanan penyimpangan anggaran. Terutama pada masa pandemi Covid-19.
Mendagri juga meminta APIP mengawasi penggunaan anggaran karena sektor belanja yang meningkat pada masa pandemi.
Tito mengatakan kalau sebagai aparat pengawas internal, APIP melakukan pengawasan mulai dari proses audit, review, pemantauan dan evaluasi, serta kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas serta fungsi organisasi.
Hal itu disampaikannya usai berorasi dengan tema Urgensi Sertifikasi Level Eksekutif sebagai Peningkatan Kompetensi bagi Pimpinan APIP di Auditorium Gandhi BPKP, Jakarta Timur, Senin (1/2/2021).
“Harapan saya selaku Mendagri, para auditor tidak hanya berlakukan pengawasan oversight saja, tapi juga masuk dalam memberi masukan dan membantu pada saat eksekusi program atau insight,” kata Tito.
“Bahkan juga, foresight, yaitu memberikan masukan untuk melihat potensi-potensi kerawanan ke depan supaya jangan sampai terjadi penyimpangan,” sambungnya.
Selain itu, Tito juga menyampaikan kalau pendapatan pemerintah pusat dan daerah terkontraksi dalam situasi pandemi Covid-19.
Sehingga proses audit menjadi suatu hal yang amat penting dan tidak normatif seperti keadaan biasa.
“Pengawasan terhadap sektor belanja yang di masa pandemi justru meningkat, harus betul-betul digunakan tepat sasaran, efektif, efisien, jangan sampai terjadi kebocoran,” tuturnya.
“Ini memerlukan, sekali lagi, tidak hanya langkah responsif dengan pengawasan yang ketat, tapi juga langkah proaktif dengan memberi masukan semenjak perencanaan program, pelaksanaan program sampai prediksi potensi penyimpangan setelah evaluasi pengawasan dilakukan,” ujarnya.
Mantan Kapolri tersebut juga berharap pemerintah daerah dapat bertahan mengelola stabilitas postur APBD pada masa pandemi apabila disertai dengan pengelolaan anggaran yang sehat serta pengawasan yang dilakukan APIP.
“Harapan kita ditengah pandemi ini adalah pendapatan bisa stabil, bahkan bisa naik tanpa merugikan masyarakat yg sedang kesulitan, belanjanya juga harus efektif, efisien, tepat sasaran,” tuturnya.
“Sehingga ditengah masa pandemi ini, ekonomi dan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, semuanya bisa stabil, pulih dan bahkan tumbuh makin positif,” pungkasnya.
