JABARNEWS | JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa atau kudeta.
Hal ini diungkapkan AHY dalam konferensi pers yang digelar di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat, Senin (1/2/2021). Dimana gerakan politik tersebut mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.
Secara terang-terangan, AHY menyebut, gerakan ini melibatkan lima orang, di mana empat orang ada atau pernah bergabung dengan Partai Demokrat. Sementara satu orang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan atau orang dalam lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” kata AHY.
“Satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu, satu orang non kader partai atau seorang pejabat tinggi pemerintahan,” dalam keterangan AHY
Terkait keterlibatan pejabat penting itu, AHY mengaku sudah berkirim surat kepada Jokowi untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi. Apalagi, gerakan ini dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.
“Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” kata AHY.
AHY juga mengungkapkan, informasi tersebut berdasarkan laporan dan aduan dari para pimpinan dan kader Partai Demokrat. Mereka melapor karena merasa tidak nyaman bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.
Ia menyebutkan, gerakan politik untuk merebut paksa kepemimpinan Partai Demokrat itu dilakukan secara sistematis. menurut AHY, pengambilalihan posisi ketua umum Partai Demokrat akan dijadikan akan kendaraan dalam Pemilu 2024.
“Pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang,” kata AHY.
Masih dalam pidatonya, AHY mengungkapkan ‘modus’ yang rencananya dipakai untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat secara paksa. Yaitu dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB.
Para pelaku gerakan, lanjut AHY, menargetkan 360 orang para pemegang suara agar memenuhi syarat dilaksanakannya KLB. Mereka diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar.
AHY menambahkan, para pelaku merasa yakin gerakan kudeta terhadap Partai Demokrat pasti sukses. Alasannya, mereka telah mendapat dukugan dari sejumlah petinggi negara.
“Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya,” ujar dia. (Red)
