JABARNEWS | JAKARTA – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) masih terus melihat perkembangan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap kedua yang dilakukan pada 26 Januari sampai 8 Februari mendatang.
Wakil Ketua PB IDI, Slamet Budiarto mengatakan jika PPKM tahap kedua tidak bisa menurunkan jumlah kasus positif dan kematian akibat Covid-19 maka pemerintah harus melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan ketat.
“Jalan terakhir ya PSBB superketat. Mobilisasi masyarakat distop. Gak ada jalan lagi, apa lagi jalannya? Vaksin untuk masyarakat belum tersedia,” ucap Wakil Ketua PB IDI di laman kompas.com pada Senin (1/2/2021).
Slamet mengatakan bawasannya ketentuan untuk swab PCR pun tidak ada jaminan bahwa orang tersebut tidak tertular Covid-19 saat ia dalam perjalanan.
Meskipun pada swab PCR hasil negatif, orang tersebut masih bisa tertular Covid-19 di kemudian hari.
“Ini kan penyakit kerumunan, penyakit mobilitas. Kalau itu dihentikan, otomatis jumlah penyebaran Covid-19 turun,” kata Slamet.
Slamet mengungkapkan, jika laju kematian akibat Covid-19 dan kasus positif semakin tinggi, maka PSBB harus diperketat setidaknya untuk satu bulan.
Meskipun dampak dari PSBB pasti mempengaruhi sektor ekonomi. Tetapi tidak ada jalan lain untuk bisa menurunkan laju kasus positif dan kematian akibat Covid-19.
“Tinggal Presiden mau memilih yang mana, kalau mau menurunkan angka kematian dan infeksi Covid-19 betul-betul turun, resikonya ekonomi,” pungkas Slamet.
Penullis : Hilmi Ananda
