JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar terus mendorong perbaikan mekanisme pelaporan kasus terkonfirmasi Covid-19.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, kasus harian yang diumumkan ke publik berbeda dengan penetapan oleh laboratorium.
“Kasus harian yang dilaporkan harian itu yang di garis ke atas (naik), tapi yang ditetapkan lab itu sudah turun. Artinya, kasus yang disebut meningkat itu banyak sekali yang kasus lama,” kata Kang Emil, sapaan akrabnya dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (2/2/2021).
Dari grafis olahan yang dimaksud Kang Emil yang juga dipaparkan dalam rapat, terlihat bahwa data Rilis Publik menunjukkan kecenderungan kenaikan kasus positif harian di Jabar yang cukup tinggi pada Oktober 2020 hingga Januari 2021.
Sementara data Penetapan Lab menunjukkan terjadi kenaikan di Oktober 2020, lalu menurun di Januari 2021. Dari dua grafik tersebut, muncul grafik yang menunjukkan perbedaan kecenderungan antara Rilis Publik dan Penetapan Lab yaitu persilangan kecenderungan khususnya di pertengahan Januari 2021.
Kasus harian cenderung menurun diperkuat laporan tingkat keterisian tempat tidur ruang isolasi dari 308 rumah sakit di Jabar. Per 23 Januari 2021, keterisian tempat tidur isolasi adalah 73,06 persen, menurun ke 69,37 persen per 31 Januari 2021, terus menurun ke 69,10 persen per 1 Februari 2021.
“Dilaporkan bahwa kasus Jabar naik, tapi (keterisian) rumah sakit turun. Jadi yang betul adalah kasus Jabar secara realita penetapan lab, itu sudah cenderung menurun seiring berita rumah sakit bahwa orang sudah tidak sepanik sebulan terakhir. Kita (keterisian) sempat 80, 73,70 persen, sekarang 69 persen,” kata Kang Emil.
Kang Emil pun meminta masyarakat maupun media untuk tidak menilai kondisi Covid-19 di Jabar hanya dari kasus harian, termasuk saat ini di mana 27 daerah se-Jabar tengah menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau di Jabar disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional.
Pasalnya, dia mengatakan, terdapat belasan ribu kasus yang belum diumumkan. Kapan atau berapa yang diumumkan, bukan kewenangan Provinsi Jabar.
“Kewenangan (mengumumkan kasus) tidak di kami. Kami takut saat diumumkan, orangnya sudah sembuh. Diumumkan di hari itu, turunan analisanya jadi kurang tepat,” kata Kang Emil.
“Mohon jangan menilai PPKM dari kasus aktif. Itu poin saya karena kasus aktif mengandung data yang kurang akurat,” tutupnya. (Red)
