JABARNEWS | JAKARTA – Adanya rencana pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang diduga melibatkan pejabat dekat istana, karena tidaknya integritas sehingga jabatan publik disalahgunakan.
Hal ini diutarakan Wasekjen DPP Partai Demokrat Jovan Latuconsina, Selasa (2/2/2021) dalam siaran pers.
“Ini masalah integritas, karena menyangkut suatu jabatan publik yang diamanahkan rakyat, tetapi ada dugaan disalahgunakan dan upaya pengambalihan paksa ini bukan isapan jempol belaka,” tegasnya.
Dia menjelaskan, pihaknya punya berita acara perkara berdasakan laporan lebih dari delapan orang kader Demokrat, dan hasil dari pertemuan mereka dengan sejumlah mantan kader, yang ternyata disitu juga dihadiri oleh KSP Moeldoko.
“Terhadap oknum kader internal, tentu akan kita proses sesuai konstitusi (AD/ART) partai. Biarlah ini menjadi urusan internal partai kami. Sudah ada aturannya.Tetapi terkait nama tokoh publik yang dikenal dekat dengan Presiden, diperlukan klarifikasi ke presiden langsung,” ucapnya.
Disebutkan, dalam pembicaraan dengan kader mereka, terucap bahwa KSP Moeldoko sudah mendapat restu dari Presiden.Itulah mengapa Ketum PD AHY bersurat kepada Presiden, untuk mendapatkan klarifikasi, karena pihaknya yakin ini hanya pencatutan nama.
Langkah-langkah ini dilakukan karena seluruh Ketua DPC dan Ketua DPD Partai Demokrat di daerah marah. Mereka tidak terima kalau kepemimpinan yang sah, hasil aklamasi Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 yang lalu, diobrak abrik oleh oknum kader dan mantan kader, bahkan melibatkan pihak eksternal yang ada di lingkar kekuasaan.
“Bukanlah sifat seorang kesatria, jika hanya mau mengambil jalan pintas untuk mencapai keinginannya,” tandas Jovan yang juga lulusan Sekolah Staf dan Komando di Nanjing Army Command College, Tiongkok.Kalau negara punya UU, maka Partai punya AD/ART sebagai landasan konstitusi untuk dipedomani,” tandas Yovan.
“Jika KSP Moeldoko benar-benar mencintai Demokrat, sebagaimana yang dikatakan beliau dalam konferensi pers Senin (1/2/2020) malam, ya monggo mendaftar sebagai kader Partai Demokrat. Tapi ga bisa ujug-ujug menjadi Ketua Umum,” kata dia lagi.
Jovan mengaku salut dan bangga dengan Ketum AHY. Ketika seluruh kader meminta agar Ketum membongkar saja nama KSP Moeldoko ke hadapan publik, beliau memilih untuk tidak menyebutkan nama KSP Moeldoko. AHY bilang apapun kesalahannya, KSP Moeldoko itu senior saya di almamater.
”
AHY dan Moeldoko memang sama-sama lulusan terbaik Akademi Militer, dan sama-sama meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa. Dalam situasi seperti ini, Ketum AHY tetap mengedepankan kehormatan dan jiwa kesatria sebagai landasan dasar. He is an officer and a gentleman,” pungkas Jovan.(red)
