JABARNEWS | JAKARTA – Satgas Covid-19 akan melaksanakan pembetukan Pos Komando (posko) dan mengajak masyarakat agar turut aktif mengawasi posko di daerah masing-masing.
Hal tersebut sesuai permintaan dari Presiden Joko Widodo untuk penanganan sampai ke level mikro. Tingkatan mikro ini seperti RT, RW, desa, kampung, Banjar atau nagari yang ada di Indonesia.
“Kedepannya masyarakat juga dapat turut serta mengawasi kinerja dari posko-posko yang ada di daerahnya masing-masing. Kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat memegang peranan penting dalam memastikan kualitas penanganan Covid-19 di Indonesia,” ungkap Wiku pada Kamis (4/2/2021) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Satgas Covid-19 pusat beserta Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian atau lembaga terkait akan memimpin koordinasi seluruh posko secara nasional.
Secara Operasional, posko memiliki 4 fungsi prioritas, yaitu pendorong perubahan perilaku, layanan masyarakat, pusat kendali informasi dan menguatkan pelaksanaan 3T.
Secara struktural, posko akan dipimpin kepala desa atau lurah sebagai ketua, Ketua BPD sebagai wakil ketua, dan beranggotakan seluruh perangkat desa.
Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan pendanaan posko Covid-19 dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) dari anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota juga dana desa yang sudah disediakan.
“Semoga pembelajaran penanganan pandemi di tahun 2020 dapat semakin memupuk semangat gotong royong masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menghadapi pandemi ini di tahun 2021. Saya berharap di tahun ini, segala strategi serta upaya penanganan pandemi di Indonesia dapat berjalan lebih baik daripada tahun sebelumnya,” pungkas Wiku.
