JMN Channel


Anggota DPRD Purwakarta: Warga Penerima BPNT Berhak Menolak Jika Bantuan Tidak Sesuai Nilai

Masyarakat berhak menolak apabila jumlah sembako yang diterima tidak sesuai

Ketua Komisi II DPRD Purwakarta, Alaikassalam (Foto: Setwan DPRD Purwakarta)

JABARNEWS | PURWAKARTA - Pemerintah telah resmi melakukan peluncuran bantuan sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi Covid-19 pada awal tahun 2021 sekarang ini.

Bantuan yang diluncurkan pemerintah tersebut ada tiga macam diantaranya, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Baca Juga:

Konsentrasi Berkendara Terganggu saat Puasa? Ini Tips Aman Ala Dishub Purwakarta

Dedi Mulyadi Ungkap Kisah Yani, Muncikari yang Hijrah Jadi Pengurus Majelis Taklim



Untuk BPNT sendiri, pemerintah telah menjadwalkan penyalurannya akan dilakukan pada bulan Januari hingga Desember 2021 dengan indeks bantuan sebesar Rp 200.000/bulan/KPM yang akan dibagikan dalam bentuk sembako.

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Purwakarta Alaikassalam, menghimbau kepada masyarakat Purwakarta yang sebentar lagi akan menerima bantuan untuk meneliti kembali, apakah sembako tersebut sesuai atau tidak dengan nilai uang Rp200 ribu.

"Nilai BPNT itu kan 200 ribu per KPM. Masyarakat harus meneliti apakah sembako yang diterimanya itu sesuai dengan harga 200 ribu atau tidak," kata saat dihubungi Jabarnews pada Rabu (10/2/2021).
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : DPRD Purwakarta Purwakarta Komisi II DPRD Purwakarta Alaikassalam BPNT Bantuan Sosial Bansos Dinsos Purwakarta jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi