JABARNEWS | BANDUNG – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mempertanyakan pengawasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait pengawasan penerbitan buku di sekolah. Pasalnya, beberapa waktu lalu ditemukan link porno dalam buku ajar Sosiologi SMA Kelas XII di Jawa Barat menjadi keprihatinan banyak kalangan.
Dia mengatakan bahwa pihaknya meminta Kemendikbud untuk meningkatkan pengawasan mengenai aktivitas penerbitan di lingkungan sekolah. “Kemendikbud itu punya Sistem Informasi Perbukuan Indonesia yang seharusnya mengawasi aktivitas penerbitan di lingkungan sekolah termasuk buku ajar,” kata Huda dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (12/2/2021).
“Seharusnya hal itu dimaksimalkan sehingga buku-buku ajar yang beredar di sekolah tidak lagi memuat hal-hal kontroversial seperti masuknya link porno yang bisa memberikan dampak negatif kepada peserta didik,” tambahnya.
Huda menjelaskan bahwa kasus masuknya link porno ke buku Sosiologi SMA di Jabar bukanlah kasus pertama pemuatan hal terlarang ke buku ajar siswa di tanah air. Pada tahun 2014 lalu, lanjut dia, muncul pemberitaan tentang buku pendidikan jasmani untuk kelas XI yang mengajarkan tentang cara dan gaya berpacaran.
Tema bab tersebut adalah Memahami Dampak pergaulan Bebas. Dijelaskan pula tentang gaya pacaran yang sehat yaitu sehat fisik, sehat emosional, sehat sosial dan sehat.
“Selain itu pernah juga muncul hal kontroversial di buku ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI SMA dimana ditemukan muatan yang membolehkan membunuh orang musyrik,” jelas Huda.
Selain banyak muncul hal kontroversial di buku ajar, ucap Huda, banyak hal berbau politis yang masuk ke soal-soal ujian di sekolah. Kasus terbaru, sambung dia, adalah munculnya nama Ganjar yang identik dengan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di dalam soal buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terbitan PT Tiga Serangkai tahun 2020.
Huda menyebut, dalam buku itu ada soal yang menggambarkan Ganjar tidak pernah bersyukur karena setiap Idul Adha tidak pernah berkurban dan tidak pernah shalat. “Sebelumnya juga muncul nama Megawati dan Anies dengan framing menyudutkan satu pihak dan mengklarifikasi pihak lain dalam soal ujian bagi siswa di DKI Jakarta,” ucap Huda.
Politikus PKB tersebut menilai bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan jika memang ada kelemahan pengawasan terkait penerbitan buku ajar maupun soal ujian bagi peserta didik di Indonesia. Kondisi tersebut, menurut Huda, seharusnya menjadi fokus bagi Kemendikbud untuk memperbaikinya kedepan.
Huda berharap, koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Forum Guru Bidang Studi, hingga penerbitan harus dilakukan sebelum satu buku ajar atau soal ujian dirilis ke peserta didik. “Tentu hal itu berat dilakukan, namun dengan digitalisasi pengawasan dan layanan hal itu akan bisa dilakukan kedepan,” tutupnya.
Sebelumnya, sebuah buku pelajaran SMA di Jawa Barat membuat heboh masyarakat karena memuat tautan menuju situs komik porno berbahasa China. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGM) Sosiologi Jabar Iwan Hermawan mengatakan buku yang terbit 2015 itu telah lama digunakan.
“Buku tersebut sudah lama terbit dan dia merujuk ke salah satu situs tertentu tentang budaya Sunda. Ternyata situs budaya Sunda itu sepertinya sudah tidak aktif dan tidak diurus, sehingga berganti kepemilikannya atau mungkin diretas sehingga menjadi situs komik dewasa, sangat disayangkan,” ungkap Iwan. (Red)
