JABARNEWS | BANDUNG BARAT – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat mengajukan sekitar 28 ribu vaksin untuk program vaksinasi Covid-19 bagi guru maupun tenaga pendidikan.
Kepala Disdik Jabar Dedi Supandi menyatakan, guru-guru di sekolah yang akan menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka menjadi prioritas pertama dalam program vaksinasi terhadap tenaga pendidikan.
“Guru yang akan divaksin itu banyak, bisa mencapai 28 ribu. Makanya, nanti kami buat tahapan,” kata Dedi Supandi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (14/2/2021).
“Artinya, sekolah mana dulu yang mau melakukan tatap muka. Yang kedua, usia guru,” sambung Dedi Supandi, menjelaskan soal tahapan vaksinasi bagi tenaga pendidikan.
Tenaga pendidikan perlu menjadi prioritas setelah vaksinasi dilakukan terhadap tenaga kesehatan. Pengajuan vaksin ke Dinas Kesehatan pun disesuaikan dengan jumlah guru dan staf pengajar yang ada di Jabar.
“Yang jelas, pekan depan kami sudah akan menyiapkan vaksin buat guru. Jadi, ini kan tenaga kesehatan sudah, ke depan ini buat tenaga pendidikan termasuk guru akan kami lakukan vaksinasi,” katanya.
Dia menilai, vaksinasi bagi tenaga pendidikan diperlukan untuk persiapan sekolah tatap muka. Sejauh ini, kata Dedi, sudah ada sekitar 2.870 sekolah di Jabar yang mengajukan pembelajaran tatap muka.
“Di AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) itu sudah ada 2.870-an pengajuan. Setelah kami cek dengan JDS (Jabar Digital Service), sebetulnya jumlah sekolah yang ideal untuk melakukan tatap muka hanya 626 sekolah,” katanya.
Dia menjelaskan, sekolah yang lain bukan tidak siap untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Namun, lebih disebabkan oleh lokasi sekolah yang berada di daerah dengan kerawanan tinggi penyebaran Covid-19.
“Nah, dari jumlah itu, pembukaan sekolah tatap muka itu tetap harus menunggu izin dari Satgas Penanganan Covid-19. Dalam hal ini, bupati atau wali kota,” katanya.
“Jadi kami dari Dinas Pendidikan hanya berupaya, menyediakan sarana, bahwa tatap muka kami sudah siap, daring pun kami siap,” lanjut dia.
Di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro ini, menurut dia, belum ada sekolah yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat untuk menggelar tatap muka.
“Kami juga terus melakukan evaluasi, sekolah mana saja yang siap,” pungkas Dedi Supandi. (Yoy)
