JABARNEWS | JAKARTA – Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menilai, masyarakat dan pemerintah harus bisa membedakan antara kritik dan radikalisme.
Hal tersebut diungkapkan Dedi terkait laporan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB kepada tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin.
“Kita harus bisa membedakan mana kritikus mana radikalis, jadi kalau kritikus senantiasa kritik pemerintah dari sisi kebijakan di bidang ekonomi, sosial infrastruktur, ketatanegaraan dan aspek yang bersifat kebijakan politik maka kritikus senantiasa mengkritik kebijakan itu,” kata Dedi saat dilansir dari Kompas.com, Senin (15/2/2021).
Berbeda dengan kritik, Dedi menilai radikalisme justru lebih mengedepankan isu-isu tentang agama dan keyakinan suatu kelompok.
“Radikalisme senantiasa yang diomongin aspek yang bersifat agama dan keyakinannya. menyerang orang dari cara pandang dia dalam keinginannya menerapkan sistem syariat yang diyakini. Radikalis itu jarang menyoroti kebijakan pembangunan,” jelasnya.
Kritik, lanjut Dedi, justru sangat diperlukan negara untuk memperbaiki kekurangan dari setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
“Kritikus sangat diperlukan dalam manajemen pengelolaan pemerintahan agar terjadi check and balance,” ungkapnya.
Sementara radikalisme, akan lebih banyak berisi ancaman baik kepada individu atau bahkan kepada negara. Dia pun mengimbau kepada masyarakat agar jeli menilai dan membedakan antara kritikus dan radikalisme.
“Kaum radikal itu cara menyampaikannya dengan cara radikal, biasanya engan ancaman pembunuhan, ancaman revolusi, ancaman peledakan bom. Masyarakat harus membedakan mana kaum radikal mana kaum kritikus. Jadi jangan sembarangan menuduh seorang kritikus menjadi radikalis,” tandasnya. (Red)
