JABARNEWS | JAKARTA – Kemunculan isu-isu nasional yang baru dianggap beberapa pihak sebagai pengalihan isu korupsi Bantuan Sosial (Bansos) yang saat ini tengah didalami oleh KPK.
Beberapa isu baru tersebut diantaranya; Pelabelan Din Syamsuddin sebagai Radikal, Aisha Wedding yang disebut-sebut mirip Klepon Tak Islami hingga pernyataan Presiden Joko Widodo dan Sekretariat Kabinet yang meminta dikritik.
Analis Sosial Politik Dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan, Pemerintah jangan hanya disibukan oleh dugaan radikal dan deradikalisasi.
“Jangan sibuk ngurusin isu radikal dan proyek deradikalisasi. Apalagi di depan mata, para menterinya justru korupsi,” katanya dilansir dari RMOL, Minggu (14/2/2021)
Pernyataan Ubedilah Badrun ini berkaitan dengan adanya laporan dari Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang menuding Din Syamsuddin sebagai tokoh radikal.
Bagi Ubedillah, tudingan terhadap mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu tidak masuk akal dan tidak empirik. Sebab di matanya, Din Syamsuddin adalah tokoh Islam yang sangat moderat.
“Bagaimana mungkin tokoh penting moderat Islam dan salah satu tokoh perdamaian dunia dituduh radikal. Itu sesuatu yang tidak masuk akal,” ujarnya.
Terpisah, Pakar Politik dan Hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mengatakan, tuduhan terhadap Din Syamsuddin merupakan tuduhan hoax.
“Tentu harus dicari siapa otak pembuatnya. Kalau kemudian ia benar membuat itu semua demi untuk menjatuhkan Din, maka itu sudah di luar batas-batas kewajaran dalam politik,” ujar Saiful.
Padahal, kata Saiful, persoalan bangsa saat ini adalah maraknya perbuatan rasuah. Sehingga, seharusnya lebih fokus kepada kasus korupsi, bukan dialihkan dengan menuduh Din Syamsuddin radikal.
“Yang nyata saat ini terjadi korupsi bansos, kok malah dialihkan ke persoalan yang sulit untuk dinalar akal sehat?” herannya.
“Mestinya yang harus dihembuskan adalah bagaimana korupsi bansos harus diungkap, bukan malah mengalihkan ke soal radikalisme tokoh masyarakat,” jelas Saiful.
Menurutnya, selain tidak ada urgensinya dengan menuduh Din Syamsuddin, juga akan menimbulkan stigma adanya peran Istana untuk mengalihkan kasus korupsi.
“Justru senjata makan tuan, yang semakin menyudutkan Istana seolah-olah benar memang ada buzzer yang disetting demikian,” pungkasnya. (Red)
