Ridwan Kamil Usulkan Pengembangan Jabar Selatan, Ini Respon Luhut

JABARNEWS | BANDUNG – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendukung usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Luhut Binsar Pandjaitan mendukung pengembangan kawasan Jabar Selatan, yang akan dibangun Jalur Tengah Selatan (JTS).

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat, mengemuka beberapa usulan infrastruktur prioritas pengembangan wilayah.

“JTS menjadi sangat kritis menurut saya karena bergerak di enam sektor krusial, yaitu transportasi, pengairan dan irigasi, air minum dan sanitasi, pariwisata dan ekonomi, penanganan bencana, serta kelautan dan perikanan,” kata Luhut, Selasa (16/2/2021), seperti dilansir Antara.

Pengembangan Jabar Selatan jadi satu dari lima usulan yang disampaikan Pemprov Jabar. Pembangunan kawasan Jabar Selatan dinilai penting, dengan mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk.

Baca Juga:  PUI Deklarasi Prabowo-Aher Di Pilpres 2019

Wilayah Jabar Selatan ditinggali oleh 3,77 juta jiwa penduduk dengan luas wilayah 10.059 kilometer persegi atau sekitar 28,36 persen dari total luas wilayah Jawa Barat.

Pengembangan Jabar Selatan dilakukan dengan pembangunan segmen JTS sepanjang 321,26 kilometer. 

JTS meliputi Bagbagan, Kiaradua, Lengkong, Segaranten, Tanggeung, Ciwidey, Pangalengan, Cikajang, Bantar Kalong dan Kerta Rahayu.

“Jabar selatan ini memang perlu lebih banyak intervensi pemerintah. Jalan ini akan bagus sekali untuk tahap awal,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dalam kesempatan itu.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, Jabar Selatan perlu menjadi perhatian agar wilayah tersebut memperoleh keadilan infrastruktur dan tidak tertinggal secara akses maupun fasilitas.

Baca Juga:  Ini Provinsi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbanyak di Indonesia, Jabar Kedua

“Apalagi Jabar Selatan memiliki potensi pariwisata yang tinggi,” imbuh Ridwan Kamil.

Selain pengembangan Jabar selatan, usulan lainnya yakni pengembangan kawasan Cirebon, Patimban, dan Kertajati menjadi Kawasan Metropolitan REBANA seluas 43.913 hektare. 

Kawasan tersebut dikembangkan untuk mencegah terjadinya penyebaran industri yang tidak terkendali, seperti yang terjadi di Bodebek – Karpur (Bogor – Depok – Bekasi – Karawang – Purwarkarta).

Usulan ketiga, yaitu pengembangan kawasan perkotaan Cekungan Bandung. Mulai dari pemulihan daerah aliran sungai (DAS) Citarum, pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kertasari, penanganan sampah tuntas kawasan.

Baca Juga:  BOR di Kota Bogor 29,4 persen, Bima Arya: Kasus Positif Covid-19 Jauh Menurun

Lalu pengintegrasian sistem angkutan umum massal perkotaan, pembangunan kawasan metropolitan Bandung Raya, reaktivasi rel kereta api Rancaekek – Tanjungsari – Kertajati, serta penyediaan Bandung Raya Bus Rapid Transit (BRT).

Usulan keempat yakni pengembangan wilayah Bodebekpunjur Karpur (Bogor – Depok – Bekasi – Puncak – Cianjur – Karawang – Purwakarta).

Dan, kelima, yaitu pembangunan infrastruktur di Kota Bogor di mana di titik tersebut akan dilakukan pemulihan DAS Cilamaya, pemulihan DAS Kali Bekasi, Waduk Cibeet di Kabupaten Karawang, Waduk Cijurey di Kabupaten Bogor, serta relokasi longsor Sukajaya. 

Di samping itu, diusulkan pula untuk dilakukan penyediaan sarana transportasi di Kota Bogor. (Red)