JABARNEWS | BANDUNG – Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat Ihsanudin memberi catatan atas Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebagai daerah penggerak pemulihan ekonomi nasional. Dia mengingatkan, Pemprov Jabar agar pemulihan ekonomi di daerah ini tidak menimbulkan atau bahkan melahirkan ketimpangan baru di bidang pembangunan.
Anggota dewan dari Dapil Karawang-Purwakarta ini menekankan Pemprov harus melakukan akselerasi pemulihan ekonomi bersama dinas-dinas terkait dan pemerintah kabupaten/kota di Jabar secara merata dan berkeadilan. “Jangan ada ketimpangan pembangunan baru seperti yang selama ini masih terjadi,” kata Ihsanudin dalam keterangan yang diterima, Rabu (17/2/2021).
Agar pemulihan ekonomi berjalan adil dan tidak ada ketimpangan, Ihsanudin menyarankan Pemprov Jabar melakukan refocusing tugas prioritas antara lain pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kerakyatan lainnya, dan pengentasan kemiskinan. Pemprov Jabar, tambah dia, dapat memicu kebangkitan ekonomi dengan mendorong sektor pertanian, peternakan dan perikanan, pemulihan UMKM dan sektor pariwisata.
“Tiga sektor ini memiliki dampak ekonomi dan dampak sosial besar, mendongkrak pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat,” tuturnya.
Ihsanudin menjelaskan, dampak pandemi terhadap ekonomi masyarakat begitu terasa di semua sektor. Antara lain terhadap eksistensi para pelaku UMKM. Karenanya Ihsanudin meminta pemerintah lebih care pada penyelamatan nasib UMKM yang terdampak resesi ekonomi saat ini.
Menurutnya, hasil Survei UNDP tergambar bahwa UMKM mengalami kesulitan keuangan akibat terdampak pandemi Covid-19. “Ada tiga dampak utama yang dirasakan pelaku UMKM, yakni kesulitan untuk membayar utang, membayar biaya tetap seperti sewa tempat, dan yang terakhir kesulitan pembayaran gaji karyawan,” jelasnya.
Kebanyakan pelaku UMKM, lanjut Ihsanudin, merasakan dampak yang negatif dari sisi omzet penjualan, laba, aset, dan juga penurunan jumlah karyawan. Penurunan jumlah karyawan ini terjadi untuk semua tipe jenis usaha kecuali kelompok mikro, sebab usaha mikro jumlah karyawannya tidak terlalu banyak.
“Selanjutnya, UMKM juga kesulitan untuk mendapatkan bahan baku produksi. Dan merasakan adanya kenaikan dan harga harga bahan baku sehingga sulit mereka berproduksi. Lalu, sebagian besar permintaan produk UMKM juga sangat menurun akibat pandemi Covid-19,” jelasnya.
Untuk mengatasi beberapa masalah tersebut, Ihsanudin menyarankan pelaku UMKM melakukan adaptasi dengan cara bertransformasi dari offline menjadi online. “Sehingga jumlah UMKM yang berpindah menjadi online meningkat, dari sebelumnya 28 persen menjadi 44 persen. Akan tetapi transisi ini belum setinggi yang kita harapkan karena mereka masih mengalami kendala juga untuk mengoperasikan online,” paparnya.
Cara ini, sambung Ihsanudin, akan meningkatkan kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah. “Tentunya kita harapkan juga akan mendorong usaha mikro bisa naik kelas ke segmen yang lebih besar lagi,” ucapnya.
Ihsanudin mengungkapkan, ada tiga faktor penting yang diperlukan untuk memberdayakan UMKM dan mendorong kebangkitan UMKM. Pertama adalah pembinaan karena pelaku UMKM, terutama pelaku usaha mikro dan ultra mikro, merupakan pelaku usaha baru.
Kedua, pembiayaan yang bisa menjangkau kelompok pelaku usaha UMKM dan ultra mikro yang unbankable. Ketiga, mendorong korporatisasi dan digitalisasi UMKM dan ultra mikro. (Red)
