Jawab Kritik Ketidakpuasan Pelayanan Publik, Ini Kata Komite Pembangunan Bogor

JABARNEWS | BOGOR – Komite Percepatan Pembangunan Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar menjawab kritikan yang telah masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terkait pelayanan publik.

Saepudin Muhtar mengatakan, sebelumnya pihaknya mendapatkan kritikan dari salah satu pengamat mengenai pola dan integritas data dalam penanganan Covid-19 yang dinilai masih kurang efektif.

“Kita sudah melakukan penanganan di level paling bawah, bahkan sudah masuk ke cluster keluarga,” ucap pria yang biasa disapa Gus Udin itu dalam diskusi Radio Tegar Beriman, Jumat (19/2/2021).

Baca Juga:  Walikota Bandung Himbau Pegawai Non-ASN Pemda Mendapat Jaminan Kerja

Gus Udin sapaan akrab Saepudin Muhtar, juga mengatakan Pemkab Bogor telah memiliki tiga aplikasi yang saat ini digunakan dalam menangani kasus Covid-19 baik di daerah maupun pusat.

Aplikasi tersebut bernama Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat), Aplikasi NAR (New All Record), merupakan pengumpulan data yang tersebar di berbagai daerah yang digunakan oleh pusat dan Geo Portal merupakan portal data dan informasi yang berbasis spasial/geospasial untuk wilayah Kabupaten/Kota.

Baca Juga:  PPDB Tahap Dua Untuk SMA dan SMK di Purwakarta Resmi Dibuka, Berikut Kuotanya

Ia juga memaparkan, pola penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah saat ini merujuk pada lima Hal. Pertama, bagaimana menjaga masyarakat darurat Covid-19. Dalam hal ini, masyarakat terancam virus Covid-19 yang dapat terjangkit kapan saja.

Kedua, menangani masyarakat yang sehat dan terkonfirmasi positif. Ketiga, menangani masyarakat yang terkonfirmasi positif dan bergejala. Keempat, menangani masyarakat yang terkonfirmasi positif dan meninggal dunia. Kelima, menanggulangi dampaknya.

Baca Juga:  Surat Isef Jaenal, Bangga Purwakarta Jadi Daerah Paling Toleran Di Jawa Barat

Dalam menangani lima hal diatas, Gus Udin menjelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan upaya-upaya diantaranya melakukan Pencegahan dengan berbagai kebijakan, pendisiplinan prokes, vaksinasi, juga pelayanan di pusat isolasi.

Terakhir, ia juga menyebutkan dalam menanggulangi dampak dari Pandemi Covid-19, bukan hanya di sektor Ekonomi.

“Kita juga terus memperhatikan angka kemiskinan, pengangguran, juga masalah sosial. Seperti yang sekarang ini, tingkat kriminalitas meningkat saat pandemi,” tutupnya. (Red)