JABARNEWS | CIANJUR – Warga Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur masih terancam pergerakan tanah yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur Irfan Sopyan mengatakan, tim Validasi sudah melakukan evakuasi dan mendata warga yang berada dilokasi tersebut.
Disebutkannya, warga yang terdampak dan terancam pergeseran tanah tersebut diantaranya; enam rumah mengalami rusak ringan, enam KK 21 jiwa dan yang terancam sebanyak lima rumah delapan KK 29 jiwa.
“Total rumah yang terdampak dan terancam sebanyak 11 rumah 14 KK 50 jiwa,” jelas kepada wartawan, Sabtu (20/2/2021).
Selain rumah warga, Irfan juga menyebut, infrastruktur desa seperti jalan desa juga mengalami ambles sepanjang 200 meter. Kondisi tersebut membuat aktivitas warga terganggu.
“Nah, sehingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan saat ini,” kata Sekdis BPBD Cianjur
Pihak BPBD Cianjur kata Irfan, menginformasikan fasilitas umum lainnya seperti SDN Neglasari sebagian ruangan sudah terdampak, satu Mushola terdampak.
Irfan mengungkapkan, lahan pertanian yang sudah terdampak kurang lebih dua hektar (Ha), kini masih assessment Dinas Pertanian.
“Cuaca di lokasi masih hujan, pergerakan tanah masih terjadi,” ujarnya.
Terpisah, Idik Sidik (38) warga setempat membenarkan, daerah Desa Batulawang Cipanas, itu jalan satu satunya penghubung antar Kampung Tajur, Neglasari, Garung, dan Kampung Cigombong terputus.
“Akhirnya warga nekat melewati tanpa mikir akibatnya yang bisa saja mengancam keselamatan,” katanya.
Dia menuturkan, seperti warga yang melintas kemarin. Sudah ada korban jatuh atas nama Agil (15), itu jatuh dari motor dan mengalami luka-luka.
“Kini sudah dibawa ke RS Cimacan, dengan luka 15 jahitan,” ujarnya.
Masih ujarnya, sampai saat ini tanah terus amblas dan masih digunakan untuk melintas. Karena ini akses satu satunya harapan warga, berharap Pemda Cianjur segera bisa relokasi jalan ke area lebih aman dari longsor.
“Permasalahannya lahan relokasi milik warga, minta dibebaskan dengan harga Rp 500 ribu per meter, sedangkan upaya dari pihak desa dan warga pernah menawar dengan nominal Rp 150 ribu. Namun belum ada solusi,” pungkasnya. (Mul)
