JABAR NEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) optimis pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) akan selesai sesuai target waktu yang telah disepakati melihat untuk masalah pembiayaan yang sudah mulai terbuka.
“Ya, lebih cepat lebih baik ya, tapi tentu secara teknis kurang hafal ya, tapi saya optimis seluruh pembangunan akan selesai tepat waktu,” ujar Aher saat menghadiri acara penandatanganan akad pembiayaan Bandara Internasional Jawa Barat oleh PT BIJB dengan sindikasi bank syariah di aula Gedung Sate Bandung, Selasa (13/06/2017).
Aher mengungkapkan pada awalnya untuk mencari pembiayaan pembangunan bandara ini memang sulit namun melihat prospek dari Bandara Internasional ini kedepan yang menjanjikan membuat beberapa pihak berebut untuk ambil bagian dalam pembiayaan Bandara yang akan menjadi bandara ke dua terbesar di Indonesia ini.
Para pihak perbankan ternyata melihat kawasan bisnis memiliki prospek tinggi untuk pertumbuhan ekonomi ke depan maka di akhir-akhir malah berebut para pihak sindikasi bank konvensional, sindikasi bank syariah dan dana asuransi juga termasuk investor asing, semuanya berminat.
“Namun karena yang minat dari dalam negeri ada tiga maka yang luar negeri kita kesampingkan dulu. Dari tiga kelompok ini yang pertama kali menyetujui dan langsung membuktikan komitmennya adalah sindikasi bank syariah, dengan memberikan dana sebesar Rp. 906 Miliar yang hari ini ditandatangani,” ujar Aher.
Aher menjelaskan, untuk kekurang pembiayaan, akan ditawarkan ke RBPT dan sindikasi bank konvensional. Tetapi ketika bank syariah sanggup lagi nanti membuat konsorsium baru sanggup untuk menambah kekurangan biaya maka boleh, yang penting adalah mana yang paling cepet dan mana yang paling murah bunganya, kemudian mana yang paling bisa dengan percepatan tersebut bisa menyelesaikan dan memenuhi secara keseluruhan.
“Untuk kekurangan pembiayaan sekitar Rp. 500 Miliar akan ditawarkan ke pihak sindikasi bank konvensional dan sindikasi asuransi,” jelas Aher.
Untuk pembangunan Bandara Internasioanal ini melibatkan Menteri Perhubungan untuk sisi udara, kemudian untuk pembangunan sisi darat merupakan kewajiban BUMD dan Pemerintah Provinsi dan pihak-pihak terkait.
Sementar untuk Provinsi Jawa Barat sendiri selaku pemegang saham, Aher mengaku Provinsi telah mengucurkan dana sebesar Rp. 808 Miliar diluar pembesan lahan, sehingga jika digabungkan dengan pembebasan lahan maka dana yang sudah dikeluarkan Provinsi Jabar adalah lebih dari satu Triliun Rupiah. (Nur)
Jabar News | Berita Jawa Barat
