Anggota DPRD Jabar Ini Ungkap Masalah di Desa Kalirahayu Cirebon

JABARNEWS | CIREBON – Setiap desa pasti membutuhkan bantuan. Demikian juga dengan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

Menurut anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady dari daerah pemilihan Cirebon-Indramayu. Masyarakat pasti mengharapkan bantuan agar hidupnya lebih sejahtera.

Dengan demikian, mereka merasakan bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya jadi pedoman, tetapi direalisasikan.

“Mereka nyata membutuhkan bantuan. Misalnya, ketersediaan air bersih. Itu mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari, baik untuk mandi maupun minum. Air merupakan kebutuhan pokok,” kata Daddy kepada JabarNews.com, Minggu (8/8/2021).

Baca Juga:  Lagi, Barang Terlarang Kembali Ditemukan di Lapas Purwakarta

Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu menyebut Kuwu Kalirahayu mengeluhkan banyaknya jalan yang membutuhkan bantuan perbaikan. Hal ini antara lain dikarenakan sebagian dana desa digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Daddy mencontohkan, misalnya saja jalan penghubung Kalirahayu-Ambulu sepanjang 2,5 km lebar 3,5 meter.

Baca Juga:  Indah Dimata Sejuk Dihati, Ini Pesona Gunung Ciwaru di Desa Payung Majalengka

“Selain itu, dana desa bantuan dari Pemprov Jabar ternyata juga belum cair. Jadi, yang biasanya bisa ditutup, sekarang terpaksa memakai dana talangan. Semoga saja dana tersebut cepat cair. Kasihan Kuwu dan aparat desa,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Daddy menyebut, sebenarnya masih ada masalah lain yang harus diselesaikan, yakni masalah tanggul jebol di desa sebelah tetapi masih di Kecamatan Losari. Tanggul di Sungai Cisanggarung jebol.

Baca Juga:  Tiga Tips Hari Pertama Bekerja Agar Berkesan Baik

Hal itu mengakibatkan terendamnya sebagian sawah milik masyarakat. Sudah barang tentu, sawah pun terkena dampaknya.

“Soal tanggul jebol juga sudah saya sampaikan ke Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jabar dan Kepala UPTD Dinas SDA Cimanuk-Cisanggarung untuk dikoordinasikan dengan BBWS. Jika ingin tuntas, memang dibutuhkan sinergitas banyak pihak, termasuk DPRD Kabupaten, DPRD, Provinsi, dan DPR RI,” pungkasnya. (Red)