JABARNEWS | BANDUNG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) Jawa Barat menyebut, pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) hanya sebagai ajang balas jasa kepada para relawan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018.
Sebab, anggota TAP dinilai lebih banyak mengakomodir tim sukses Ridwan Kamil saat Pilgub Jabar 2018.
“Saya sering katakan bahwa TAP ini adalah PNS swasta alias relawan yang dilegalkan dengan wadah yang namanya TAP,” tutur Wakil Sekretaris DPW Pekat IB Jawa Barat Sonny Hendrawan Chaniago, dikutip dari Poskita, Minggu (11/4/2021).
Selain itu, Sonny yang pernah disebut berpikiran sempit oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat dirinya bertanya langsung kepada orang nomor 1 di Jawa Barat melalui akun instagram pribadi gubernur pun mengkritik keras besarnya gaji TAP. Gaji termasuk operasional TAP yang mencapai Rp2,3 miliar tersebut tidak elok di tengah kondisi ekonomi rakyat yang tengah melarat akibat pandemi Covid-19.
“Ketika saya lihat anggarannya memang cukup luar biasa besar dari anggaran pokok per tahun yang sampai miliaran. Gaji pokok hingga uang saku per kegiatan yang di saat situasi seperti ini sudah pasti menimbulkan polemik kalangan masyarakat. Belum ditambah kontroversialnya TAP sampai saat ini,” kata dia.
Sonny pun mengkritik kinerja TAP yang hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi tidak terlalu serius terhadap aspek sosial-nya. Seperti permasalahan kemiskinan struktural di Jawa Barat yang sangat jarang disinggung, membuka seluas-luasnya kesempatan kerja bagi semua kalangan masyarakat Jawa Barat dan lain sebagainya.
“Membangun Jawa Barat itu bukan hanya sekedar pembangunan infrastruktur, tapi harus menyentuh aspek sosial-nya, dan tak sekedar program yang sifatnya pencitraan. Masyarakat butuh program yang berdampak atau dirasakan langsung,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala Biro Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Sumasna mengklaim TAP bentukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah banyak berkontribusi atau berkinerja baik.
Sudah banyak pencapaian yang dilakukan TAP, mulai dari akselerasi pembangunan infrastruktur, akselerasi perbaikan lingkungan hidup, reformasi pemerintahan dan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
“Sudah banyak yang telah dilakukan TAP, contohnya yang paling menonjol adalah banyaknya penggunaan aplikasi atau layanan yang berbasis digital,” tutur dia.
Sumasna pun mengklaim, bahwa tanpa adanya TAP program-program prioritas yang menjadi janji Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak mungkin terealisasi dengan cepat. TAP berfungsi mengawal, terutama mengawal program yang macet atau terkendala saat implementasi di lapangan.
“Nah TAP inilah yang mengawal, memfasilitasi bukan mengawasi karena sudah ada lembaga formal seperti DPRD Jabar. TAP ini fungsinya hanya mengawal,” kata dia. (Red)
