JABARNEWS | PURWAKARTA – Anggota DPR RI Dedi Mulyadi heran saat menemukan Warga Negara Asing (WNA) asal China yang bekerja menjadi pencatat keluar masuk barang dan mobil dari pabrik.
Kejadian itu bermula saat Dedi Mulyadi akan menemui kembali warga Kecamatan Sukasari yang hutan bambunya dibabat oleh orang mengaku memiliki izin perhutanan sosial untuk dijadikan kebun pisang.
Di perjalanan Dedi melihat sebuah truk semen besar yang melintas. Rupanya truk tersebut menuju ke pabrik hebel yang berada di jalur Maracang-Babakan Cikao. Akhirnya ia menuju ke pabrik tersebut untuk meminta penjelasan.
Sesampainya di sana Dedi bertemu dengan dua orang pria penjaga yang bertugas mencatat keluar masuk barang dan mobil. Salah satu pria tersebut rupanya seorang WNA China yang mengaku bernama Lauchen.
WNA tersebut terlihat tidak bisa menjawab pertanyaan Dedi yang menanyakan siapa penanggung jawab perusahaan. Ia mengaku hanya tahu bahwa bosnya bernama Tayo yang juga seorang WNA China sedang pulang ke negara asalnya.
“Saya enggak tahu,” ucap WNA yang tidak fasih berbahasa Indonesia itu.
Sementara itu pria lainnya yang bekerja di tempat tersebut membenarkan jika Lauchen adalah seorang WNA China bertugas mencatat keluar masuk barang dan mobil atau biasa disebut DO.
“DO langsung sama WNA? Tidak ada orang Indonesia yang bisa DO?,” tanya Dedi Mulyadi.
“Ada DO yang orang Indonesia juga tapi shift pagi-siang. Kalau dia (WNA China) malam,” kata pria rekan WNA.
Karena tak mendapat penjelasan mengenai perusahaan tersebut Dedi pun langsung meninggalkan lokasi untuk melanjutkan perjalanan menemui warga di Kecamatan Sukasari.
Dalam perjalanan Dedi menelepon seorang pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purwakarta untuk memberikan saran atas apa yang menjadi temuannya. Salah satunya ia menyarankan agar pemerintah tegas melarang truk bertonase besar melintas jalan tersebut.
“Saya sarankan larang melintas atau perusahaan buat jalan sendiri. Karena pemerintah rugi membuat dan merawat jalan untuk masyarakat malah rusak oleh satu perusahaan. Coba hitung saja berapa pajak yang dibayar mereka apakah seimbang dengan kerusakan jalan dan polusinya? Sungguh tidak seimbang. Sayang sudah bangun jalan untuk kepentingan publik malah rusak oleh satu perusahaan,” ujar Dedi.
Selain itu Dedi juga menelepon Kepala Disnakertrans Kabupaten Purwakarta Titov Firman untuk menanyakan apakah boleh dan lazim seorang WNA bekerja menjadi petugas pencatat keluar masuk barang dan mobil di sebuah perusahaan.
“Boleh enggak sih TKA tugasnya jadi tukang ngecek barang bukan jadi tenaga kerja terampil. Tidak bisa ngomong Bahasa Indonesia lagi,” tanya Dedi. (Red)
