JABARNEWS | BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menilai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar terlalu gegabah dalam menentukan anggaran.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Ali Hasan menuturkan, DPRD Jabar menyayangkan Bappeda Jabar yang gegabah, karena adanya sebuah program kerja yang diusulkan oleh dinas dan belum dibahas oleh legislatif.
Namun, anggarannya sudah ditentukan oleh Bappeda Jabar. Alhasil, program-program yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan baik.
“Kami dari Komisi IV prihatin dengan sikap Bappeda Jabar, di mana suatu program yang diusulkan oleh dinas dan wilayah belum juga dibahas oleh pihak DPRD khususnya Komisi dan Badan Anggaran sudah ditentukan anggarannya. Sehingga program-program yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan baik,” kata Ali Hasan, Selasa (20/4/2021), dikutip dari Antara.
Ali Hasan menuturkan salah satu program kerja yang belum diusulkan oleh dinas dan DPRD namun anggaran telah ditentukan oleh Bappeda Jabar yaitu terkait dengan UPTD PPP LLAJ Wilayah III, di Jalan Bandung – Garut No. 73-238, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut.
DPRD Jabar, kata Ali Hasan, mempertanyakan status kepemilikan lahan Terminal Tipe B di wilayah III ini.
Ali Hasan mengatakan bahwa masih ada beberapa lahan yang statusnya masih milik orang lain sehingga pengelolaannya belum maksimal.
“Di Wilayah III ini banyak Terminal Tipe B yang bertempat di lahan milik orang lain sehingga pengelolaannya belum maksimal,” kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut.
Ali Hasan berharap, nantinya perencanaan program yang akan dilaksanakan harus dipersiapkan dulu anggarannya, sehingga program-program yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik. (Red)
