JABAR NEWS | BANDUNG – Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi hal yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Fluktuasi bisa terjadi, dinamika terjadi tentu banyak faktor ya tapi kita harus sadari bahwa penilaian itu tetap objektif,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Hening Widiatmoko saat diwawancara usai memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang mendapat pemeringkatan dalam pelayanan informasi publik di Gedung Sate Bandung, Kamis (28/09/2017).
Hening mengatakan, untuk menciptakan keterbukaan informasi tersebut diperlukan adanya dorongan dan kesamaan persepsi setiap pemimpin di kabupaten/kota terhadap pentingnya keterbukaan.
Ia menambahkan masih adanya terjadi ketidaksamaan persepsi yang menjadi sinyal pemahaman terhadap keterbukaan informasi ini berkurkuran.
“Saya masih melihat peluang kalau kita bersama kab/kota menyadari bahwa memang harus ada kesamaan persepsi. Sekarang mengapa satu daerah yang tadinya bagus tiba-tiba anjlok? penyebabnya bisa dicari tapi umumnya karena ada kekurang perhatian terhadap masalah keterbukaan informasi ini,” ujarnya.
Faktor selanjutnya menurut Hening yang menyebabkan kurangnya keterbukaan informasi tersebut adalah adanya ketakutan yang berlebih terhadap dampak dari informasi yang disajikan.
“Ada ketakutan yang tidak perlu, memang harus dilist mana yang harus dibuka untuk publik dan itu ga boleh ditutup-tutupi padahal internasional right to know day ini betul-betul mengingatkan kita bahwa keterbukaan informasi publik ini sudah diakui secara internasional, diakui diseluruh dunia,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut Diskominfo Jabar memberikan penghargaan kepada Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang telah melakukan transparansi penerapan keterbukaan inforasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan diantaranya Kota Bogor, Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung dan Badan/lembaga publik lainnya. (Nur)
Jabar News | Berita Jawa Barat
