JABAR NEWS | BANDUNG – Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan membantah telah mengeluarkan surat keputusan tentang prioritas putra daerah, dalam penerimaan calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) di Mapolda Jabar, hal ini seperti dilansir ntmcpolri.info hari ini, Senin (03/07/2027)
“Enggak, enggak ada surat itu,” kata Anton,
Anton menjelaskan mengapa di Jawa Barat lama sekali pengumuman rekrutmen dilaksanakan, karena sejak awal banyak ditemukan penyimpangan oleh tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar.
“Ada mayat hidup (peserta yang dinyatakan gugur, tetapi bisa melanjutkan mengikuti tes), atau untuk meningkatkan nilai, nilai-nilai di bidang tertentu di-up. Karenanya masalah penilaian berubah-ubah,” jelas Anton.
Anton menyebutkan, dalam operasi tangkap tangan oleh Tim Saber Pungli Polda Jabar, telah ditangkap seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dua orang anggota Polisi, dan seorang calo.
“Yang benar-benar bermasalah malah mengalihkan isu ke putra daerah. Putra daerah itu jelas-jelas isu dan tidak ada buktinya,” terang Anton.
Sebelumnya, kisruh penerimaan Akpol di Polda Jabar terjadi pada Rabu (28/6/2017). Orangtua kecewa terhadap keputusan kapolda tentang prioritas putra daerah untuk diterima sebagai taruna Akpol. Akibat keputusan itu, anak-anak mereka yang beranking bagus malah gugur.
Dalam surat keputusan Kapolda Jabar, Irjen Pol Anton Charliyan nomor: Kep/702/VI/2017 tertangal 23 Juli, dijelaskan bahwa sebelumnya dijelaskan bahwa ada 13 orang putra daerah dan 22 orang non putra daerah yang bersaing untuk lolos. Namun, hanya 12 orang putra daerah dan 11 orang non putra daerah yang lolos taruna Akpol.
Kini, Mabes Polri mengambil alih penerimaan Akpol di Jabar itu. Mabes Polri akan memverifikasi ulang setiap calon taruna Akpol. Kapolda Jabar mengapresiasi langkah tersebut.
“Lebih baik diambil alih Mabes. Dan itu sekaligus membuktikan di Jabar tidak ada apa-apa (kongkalingkong),” ujarnya. (Red/ntmcpolri.info)
Jabar News | Berita Jawa Barat