JABARNEWS | BANDUNG – Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja untuk mengoptimalkan peran perempuan parlemen dalam pelaksanaan tugas DPRD Jabar.
Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan jika rapat kerja kali ini merupakan rapat kerja pertama dan dilakukan secara terbatas karena pandemi Covid-19.
“Rapat kerja kaukus perempuan parlemen ini yang pertama, tapi di batasi karena lebih dari 200 orang dan akhirnya diwakili 2 orang dari masing-masing kabupaten kota,” kata Ineu di Hotel Grand Sunshine, Soreang, Kabupaten Bandung. Senin, (26/4/2021).
Dia memaparkan, diadakannya rapat kerja ini bertujuan untuk mensinkronisasikan pemikiran para anggota kaukus perempuan untuk bisa berperan di kabupaten/kota di Jabar.
“Tujuan raker ini adalah untuk bersama sama mensinergikan pemikiran kita agar dapat berperan di kabupaten kota masing masing,” tambahnya.
Karena adanya pandemi Covid-19, Ineu menjelaskan jika Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Jawa Barat ini telah berdiri pada akhir 2019, namun baru diresmikan pada Februari 2020 lalu.
“Kaukus ini berdiri di akhir 2019, tapi karena pandemi, jadi baru diresmikan pada Februari 2021,” jelasnya.
Ineu menyebut, pihaknya tidak bisa melakukan banyak kegiatan karena terhambat pandemi Covid-19. Namun demikian beberapa acara sosial telah dilakukan pihaknya bagi masyarakat.
“Kami tidak bisa banyak melakukan apa apa karena pandemi. Kami hanya bisa melakukan kegiatan sosial agar masyarakat dapat terhindar dari pandemi Covid,” tuturnya.
Diketahui, rapat kerja tersebut memiliki banyak agenda, yaitu silaturahmi bersama Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Ketua DPRD Jabar Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat, serta ada juga agenda tukar pikiran bersama DP3AKB, motivasi dari Komnas Perempuan serta Kaukus Perempuan Parlemen Pusat.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Jabar Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat mendukung adanya acara tersebut. Menurutnya Kaukus Perempuan Parlemen ini cukup berkontribusi pada DPRD Jabar.
“Kontribusi pada Perda No. 2 Tahun 2020 dan Perda No. 1 Tahun 2021 tentang perlindungan anak,” tutup Taufik. (Red)
