Kelanjutan Kasus Terbakarnya Kilang Balongan, Polri Temukan Unsur Pidana

JABARNEWS | JAKARTA – Peristiwa kebakaran Kilang Minyak Pertamina RU VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat yang terjadi tanggal 29 Maret 2021 lalu, kini dari tim penyedik polri mengaku telah menemukan unsur tundak pidana, dari kasus tersebut.

“Telah ditemukan adanya tindak pidana pada peristiwa kebakaran Kilang Minyak Pertamina Balongan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, Rabu (21/4/2021).

Baca Juga:  Tak Ada Lagi Desa Tertinggal di Purwakarta, Uu Ruzhanul: Bangun Desa, Tata Kota

Rusdi mengatakan Polri telah menerima laporan polisi terkait kebakaran di Kilang Minyak Balongan dengan nomor LP 147/IV/2021/Jabar/Polres Indramayu.

Selanjutnya, Polri telah melakukan langkah-langkah hukum untuk mengungkap terjadinya peristiwa kebakaran tersebut.

“Polri telah memeriksa saksi, menurunkan puslabfor ke tempat kejadian perkara,” kata Rusdi.

Puslabfor juga telah mengambil sejumlah barang bukti di tempat kejadian kebakaran dan melakukan uji laboratorium secara forensik.

Baca Juga:  Mudah! Bebaskan Stres Pasca Kekalahan di Pilkades, Begini Caranya

“Penyidik menilai dan melihat secara fakta adanya kesalahan, kealpaan hingga terjadi ledakan dan menyebabkan kebakaran,” kata Rusdi.

Kilang minyak PT Pertamina RU VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terbakar pada Senin dini hari, 29 Maret 2021, mengakibatkan sejumlah orang mengalami luka berat akibat peristiwa tersebut.

Selain itu, satu pasien korban luka bakar akibat kebakaran empat tangki Kilang Pertamina Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berinisial IA (17) meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama 12 hari.

Baca Juga:  Macet, Perempatan Sumberjaya Majalengka Perlu Ditata

Kilang Pertamina Balongan memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan pasokan bahan bakar minyak (BBM), terutama premium, pertamax, dan LPG yang disalurkan ke DKI Jakarta, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sekitarnya yang merupakan sentra bisnis dan Pemerintahan Indonesia.(Red)