JABARNEWS | JAKARTA – Salah satu pengurus DPP Partai Demokrat Dede Yusuf meminta agar pemerintah segera bertindak dan mengambil keputusan hukum terkait upaya kudeta Partai Demokrat.
Dede Yusuf juga berharap pemerintah segera memberikan sikap bijak terhadap laporan hukum yang dilayangkan pencetus KLB Deli Serdang, Sumut.
“Kita tunggu sekarang bagaimana pihak berwenang termasuk Kemenkumham menyelesaikannya. Apakah mereka bisa menerima laporan palsu itu atau tidak,” kata Dede Yusuf dilansir dari Tempo, Senin (15/3/2021).
Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda DPP Partai Demokrat itu mengaku, dirinya tidak mendengar ada kader dan pengurus partainya yang menghadiri pertemuan ilegal KLB yang menjadikan Moeldoko sebagai Ketum itu.
“Saya meminta sebagai Ketua DPP jangan teriming-imingi piti (uang) apalagi musim pandemi orang butuh, khan dengar kemarin banyak yang menerima tak sesuai harapan. Ini bahkan banyak yang mau balik lagi,” katanya.
“Saya tidak mendengar ada dari kader manapun termasuk di Kabupaten Bekasi yang mengirimkan orang, kalaupun ada itu pasti oknum-oknum yang bukan pengurus. Di Jawa barat maupun daerah lain kita semua komitmen bahwa kita fatsun terhadap pengurusan yang sah yakni Ketua Umum AHY,” tambah Dede Yusuf.
Terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Romli HM, sudah menginstruksikan kadernya untuk tidak menghadiri KLB Demokrat Deli Serdang sesuai instruksi DPP partai.
“Saya pastikan tidak ada kader Demokrat Kabupaten Bekasi yang menghadiri KLB ilegal itu karena bertentangan dengan aturan partai. Kita tegas, ada yang berangkat langsung kita pecat dan dipastikan dicabut keanggotaannya,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko telah resmi mendaftarkan hasil KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara kepada Kemenkumham RI, Senin (15/3/2021). (Red)
