JABAR NEWS | BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan dari Presiden atas raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama enam kali berturut-turut dari tahun 2011-2016 dan pemerintah pusat menobatkan Jabar sebagai Pemda yang paling sering meraih WTP.
“Kita bersyukur tadi di istana negara kita mendapatkan penghargaan atas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi berupa diraihnya WTP selama enam kali berturut-turut atau diatas lima kali,” kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) usai menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta dalam rilisnya, Jumat (15/09/2017).
Aher mengungkapkan, raihan opini WTP ini menggambarkan akuntabilitas kinerja dalam laporan keuangan dan hasil kerja di lapangan berupa terwujudnya pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Jabar. Sehingga, menurutnya, dari sejak perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan anggaran termasuk evaluasi keuangan dan evaluasi kinerja betul-betul menggambarkan apa yang dikerjakan sesungguhnya secara efektif, efisien dan justice.
“Tentu WTP ini menggambarkan bahwa akuntabilitas dan hasil kerja kita di lapangan telah sesuai. Selain efektif, efisiensi anggaran telah kita gunakan seperlunya, sewajarnya dan sesuai dengan kualitas yang kita inginkan,” katanya.
Sedangkan justice menurut Aher yaitu hasil kerja telah sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan.
“Mudah-mudahan hasil akhir yang dirasakan masyarakat berupa ouput dan outcome itu betul-betul menggambarkan anggaran yang kita anggarkan untuk di daya gunakan bagi pembangunan masyarakat Jabar,” tuturnya.
Aher sendiri mendedikasikan penghargaan ini untuk para ASN Pemprov Jabar yang telah bekerja keras dan konsisten mempertahankan raihan WTP selama enam kali berturut-turut.
“Penghargaan ini tentu kita dedikasikan untuk ASN Jabar karena hakikatnya mereka yang bekerja keras dan secara konsisten selama enam kali berturut-turut bisa mempertahankan WTP ini,” ucapnya.
Opini WTP memiliki makna yang mendalam tidak hanya bagi pemerintah selalu pengelola keuangan negara namun juga bagi perekonomian nasional dan masyarakat.
Tahun ini jumlah Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya memperoleh WTP meningkat menjadi 375 Pemerintah Daerah. Dimana sebelumnya pada tahun 2015 sebanyak 312. Sedangkan jumlah Kementerian/ Lembaga yang meraih WTP ditahun 2016 ini meningkat menjadi 73 yang tahun sebelumnya hanya 56 Kementerian/ Lembaga. (Nur)
Jabar News | Berita Jawa Barat
