JABARNEWS | BANDUNG – Penyerapan APBD Jawa Barat tahun anggaran (TA) 2020 tidak maksimal yakni hanya 88,13 persen. Ada beberapa kegiatan infrastruktur yang tidak bisa dilakukan secara maksimal karena situasinya sedang terjadi pandemi Covid-19.
“Penyerapan APBD Jabar TA 2020 hanya 88,13 persen. Lantaran terkendala pandemi Covid-19. Ada beberapa kegiatan infrastruktur juga yang tidak secara maksimal tercapai. Karena memang situasi sedang Covid-19,” kata Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari kepada wartawan usai rapat paripurna dengan agenda, jawaban Gubernur Jabar terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020, Selasa (27/7/2021).
Hal itulah, tambah Politisi PDIP itu, yang nanti akan menjadi catatan DPRD Jabar. “Akan menjadi catatan kami, yang mungkin akan dibahas dua hari ini dalam forum Banggar (badan anggaran),” ucapnya.
Berdasarkan keterangan yang diterimanya, Ineu mengatakan bahwa pendapatan pemerintah provinsi juga belum mencapai target yang diharapkan di tahun anggaran 2021, juga karena kondisi Covid-19.
“Memang secara pembahasan di APBD 2021, kami masih optimis pasca Covid. Namun terjadi gelombang Covid kedua di tahun 2021. Kita akan bahas ini di perubahan anggaran di 2021 yang tentunya salah satu bahasan di perubahan nanti terkait dengan pendapatan belanja dan pembiayaan yang akan dilakukan di 2021,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Ineu, penggunaan dana PEN ataupun anggaran dari pemerintah pusat juga harus terserap dan hal ini sudah ditetapkan untuk tahun 2020 dan 2021. Dia berharap, amanat dari pemerintah pusat terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa dilaksanakan di tahun 2021.
“Ini yang sedang menjadi bagian pengawasan kami, kami berharap APBD 2021 bisa berjalan kalaupun memang ada perubahan-perubahan karena harus ada penanganan Covid, ini tentunya harus juga menjadi perhatian bersama. Insya Allah di perubahan ini tentunya ada beberapa anggaran yang harus disesuaikan karena kebutuhan Covid yang menjadi penting juga di APBD 2021,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jabar, Taufik Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya akan all out terhadap penanganan Covid. Dia menyebut visi misi daerah dengan pusat soal Covid memiliki arah yang sama.
“Jadi, kalau misalnya ini untuk bikin jalan, ya lebih baik dananya untuk Covid karena Covid ini penyakit untuk manusia. Kalau mungkin jalan ataupun pembangunan yang lain, kita hentikan dulu,” tandasnya. (Red)
