JABARNEWS | BANDUNG – Dalam persiapan Pilpres 2024 mendatang sejumlah partai masih mencari formula bagi para calon presiden untuk bisa diusung.
Indonesia Politics Research & Consulting (IPRC) menggelar diskusi dalam tema ‘Road To Pilpres 2024: Survei Konvensi Atau Jalan Lain?’, yang menghadirkan sejumlah pembicara, seperti Guru Besar Unpad Bidang Ilmu Pemerintahan Prof Muradi, Direktur Operasional dan Strategi Indonesian Politics Research, Idil Akbar, Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono, Anggota DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya.
Dalam diskusi ini, Idil Akbar menjelaskan bahwa saat ini nama nama yang ramai akan maju capres 2024, semuanya punya peluang yang sama. “Semuanya peluangnya sama, dengan syarat memenuhi parlementary threesold di DPR sebanyak 20 persen,” jelas Idil saat diskusi di anatomi cafe Bandung, Kamis 18 November 2021.
Baca Juga: ACT Jabar dan PWI Peduli Kota Bandung Sepakat Berkolaborasi Giat OPM
Baca Juga: Pelabuhan Patimban Segera Tersambung Jalan Tol dan Jalur Kereta, Ini Penjelasannya
Idil melihat, calon-calon presiden ini bisa maju jadi capres melalui mekanisme partainya masing-masing.
“Apakah melalui konvensi, survei atau jalan lain, itu menjadi keputusan partainya,untuk konvensi itu dua partai pengalaman seperti Golkar dan Demokrat, ” paparnya.
Baca Juga: Geger! 4 Video Mesum di Kamar Bergaris Warna Warni Tersebar, Diduga Dilakukan di Garut
Baca Juga: Yana Hilang Misterius di Cadas Pangeran Ditemukan di Cirebon, Prank Terlilit Utang?
Sedangkan apakah penentuan capres melalui survei, saat ini masih diterapkan di Indonesia. “Hasil survei selalu menjadi dasar pencalonan bagi tokoh yang akan maju pilpres, sebut saja saat ini empat tokoh populer yang masuk survei yakni, Anies, Ganjar, Ridwan Kamil dan AHY, disusul Prabowo dan Puan Maharani, itu selalu masuk dalam survei dari berbagai lembaga survei di Indonesia,” papar Idil Akbar.
Sementara itu Anggota DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya menjelaskan bahwa perihal konvensi capres itu memang menjadi kewenangan partai. “Berangkat dari pengalaman partai demokrat tahun 2014 melakukan konvensi saat itu,” ucap Asep Wahyuwijaya.
Asep Wahyuwijaya menjelaskan, mekanisme partisipasi publik sangat diharapkan dalam setiap Pilpres.
“Jika berkaca kondisi riil hari ini, dengan multikultur, multi etnis, multi bahasa,maka sesungguhnya batas ambang itu menutup survei atau konvensi, sehingga calon atau tokoh tersungkur karena presidential threshold tersebut,” tandasnya***
