JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meresmikan Jabar Command Center dan Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar), di komplek Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (10/3/2020).
Menurutnya, dengan hadirnya Command Center tersebut, Jawa Barat akan menjadi provinsi yang sangat responsif dan tanggap terhadap isu-isu yang ada di Jabar.
“Alhamdulillah, hari ini Jabar command center kita resmikan, ini bisa dilihat kantor yang sangat sibuk karena Jabar ingin menjadi provinsi yang sangat responsif dan tanggap terhadap isu-isu yang sifatnya harian,” kata Emil, sapaan akrabnya.
Dia mengaku, dalam waktu dekat sejumlah daerah pun akan segera membangun Command Center. Di antaranya Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.
“Kita sudah fasilitasi hibah dari provinsi untuk command centernya jug,” ucapnya.
Emil menyebut, Command Center ini salah satunya memiliki fungsi sebagai data harian yang diperlukan oleh setiap kepala daerah di kabupaten/kota.
“Ada SOP bentuknya harian atau mingguan di mana data yang dianggap penting atau diperlukan oleh kepala daerah akan direkap dan disampaikan,” ungkapnya.
Emil mengatakan, saat ini isu yang mengemuka memang masalah Covid-19. Di Jabar sendiri, yang masuk pemantauan 633 orang, yaitu orang yang tidak masuk RS tapi punya histori yang diwaspadai karena perjalanan travelingnya atau situasinya yang terkait pasien. Sementara yang dalam pengawasan sudah masuk RS dan sedang diobservasi itu ada 53 orang.
“Tentunya dari sisi positifnya itu nasional yang rutin mengumumkan tiap hari. Dan saya laporkan semua sudah punya informasi dan koordinasi di level kota dan kabupaten ya, nomor hotline juga sudah disampaikan dan bisa dilihat tadi fungsinya kita melaporkan, supaya bahasanya sama jadi tidak ada perbedaan dari provinsi kota dan kabupaten dan bisa dimonitor,” jelasnya.
Selain itu, terkait 13 kasus positif Covid-19 yang diumumkan pusat, Emil mengaku tidak mendapatkan informasi. Karena menurutnya itu domain di pusat.
“Yang kita pahami hanya pas Pak Jokowi saja. Sisanya data tidak tersampaikan ke daerah,” tandasnya. (RNU)
