OTT Bupati Cirebon, Himpunan Pengusaha Nahdliyin Apresiasi Kinerja KPK

JABARNEWS | CIREBON – Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Cirebon mencermati pemberitaan mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Cirebon dan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengurus Harian HPN Cirebon menyatakan sejumlah sikap serta kepada OPD diharapkan tetap melayani masyarakat sebagaimana mestinya.

Ketua HPN Cirebon, Ade Dahwani, mengatakan, HPN Cirebon sebagai organisasi perhimpunan pengusaha mengapresiasi kinerja KPK sebagai lembaga negara, dalam memberantas korupsi di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Cirebon. HPN Cirebon mendorong agar pihak-pihak yang ditangkap diproses hukum secara adil dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah

Baca Juga:  Dua Ormas Bentrok, Ini yang Akan Dilakukan Walikota Bogor

“Kami mendorong kepada Pemkab agar penetapan tersangka sejumlah pejabat pemkab tidak menganggu kinerja pelayanan masyarakat di Kabupaten Cirebon.” ujarnya, dalam rilis yang dikirimkan, Kamis (25/10/2018).

Hal senada diungkapkan Sekjen HPN Cirebon, Ade Faizal Alami, mengatakan, HPN Cirebon berharap penetapan tersangka sejumlah pejabat Pemkab Cirebon tidak memengaruhi iklim invetasi dan perekonomian di Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga berharap Pemkab Cirebon menggunakan momentum ini untuk berbenah agar Kabupaten Cirebon membenahi seluruh sektor agar menjadi lebih baik lagi.

Baca Juga:  Pria di Karawang Nekat Serang Sekelompok Pemuda Pakai Golok, Satu Orang Luka Parah

“Kami berharap ke depannya Pemkab Cirebon dapat merumuskan dan mengeluarkan kebijakan ekonomi dengan bekerjasama lintas lembaga pemda dengan target mampu memangkas pengangguran, menciptakan peluang usaha, dan mensejahterakan perekonomian masyarakat.” ungkapnya.

Baca Juga:  Dua Kubu Kader Partai Golkar Terlibat Bentrok, Polisi Turun Tangan

Pria yang akrab dipanggil Faiz ini menjelaskan, HPN Cirebon berharap Pemkab Cirebon menggandeng akademisi dari perguruan tinggi serta civil society dari perhimpunan pengusaha untuk merumuskan dan mengawal kebijakan-kebijakan perekonomian untuk menciptakan pengusaha-pengusaha baru.

“Kami mendorong para pengusaha untuk menerapkan _good coorporate governanance_ (GCG) dengan cara menghindari praktik-praktik tidak terpuji dalam dunia usaha sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik dan investor‎,” tandasnya. (Rik)

Jabarnews | Berita Jawa Barat