Ade Yasin: Ada 172.669 Keluarga di Bogor Belum Dapat Bansos

JABARNEWS | BOGOR – Sebanyak 172.669 keluarga miskin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat diketahui belum mendapatkan bantuan sosial (Bansos) yang diberikan dari Kementrian Sosial.

“Masih ada sebanyak 172.669 keluarga miskin di daerahnya belum mendapatkan bantuan sosial dari Kemensos,” ujar Bupati Bogor, Ade Yasin, saat berpidato di hadapan Mensos dalam peresmian hunian sementara (huntara) korban bencana di Desa Harkatjaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor Senin (06/07/2020).

Ade Yasin menginformasikan bahwa masih terdapat 54.816 keluarga miskin di Kabupaten Bogor yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan 117.853 keluarga miskin non-DTKS.

Baca Juga:  Terima Bantuan Rp 3,2 Miliar, DPR RI: BPBD Kabupaten Bogor Harus Maksimal

“Merka belum mendapatkan kuota bantuan,” tambahnya.

Ade Yasin berharap ada kuota tambahan penerima bansos untuk keluarga miskin di Kabupaten Bogor mengingat banyaknya jumlah penduduk di Bumi Tegar Beriman itu yang tahun ini jumlah penduduknya mencapai 5,9 juta jiwa.

“Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini sekaligus kami sampaikan kepada Bapak Menteri jika memungkinkan, baik DTKS maupun non-DTKS yang belum mendapatkan kuota bantuan tersebut masih bisa mendapatkan tambahan bantuan dari Kementerian Sosial, kami akan sangat berterimakasih,” tuturnya.

Baca Juga:  Perangi Narkoba di Purwakarta, Polres Bersama Pemkab Lakukan Hal Ini

Ia menyebutkan, bansos reguler dan bansos dalam rangka penanganan COVID-19 di Kabupaten Bogor diterima oleh 286.800 keluarga penerima manfaat (KPM) dalam DTKS, sementara penerima terdampak COVID-19 dari non-DTKS berjumlah 635.653 KPM.

Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Juliari Batubara mengaku sempat kesulitan menyalurkan bansos ke daerah Kabupaten Bogor mengingat banyaknya jumlah penduduk yang mencapai jutaan.

Baca Juga:  Usai Diperiksa Polisi Baim Wong dan Paula Verhoeven Bilang Begini

Ia berjanji akan menambah kuota penerima bantuan sosial untuk Kabupaten Bogor dari katagori bantuan reguler, bisa berupa bantuan pangan non tunai (BPNT) ataupun program keluarga harapan (PKH).

“Nanti kita alokasikan walau jumlahnya berapa kita belum tahu, karena Kabupaten Bogor ini banyak jadi sulit juga dibanding kabupaten lain yg cuma 1 juta (penduduk). Akan kita tambah mungkin di (bantuan) reguler bukan khusus, karena reguler bisa jangka panjang,” kata pria yang akrab disapa Ari itu. (Red)