Cak Imin Ajak Pemimpin Dunia Buat Strategi Atasi Kemiskinan Akibat Covid-19

JABARNEWS | BANDUNG – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengajak pemimpin dunia untuk membuat langkah strategis demi menanggulangi kemiskinan. Ditambah, di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat dunia.

Cak Imin, sapaan akrabnya ini mengatakan pandemi Covid-19 telah membuat pemerintahan di seluruh dunia gagap. Bencana ini telah melumpuhkan seluruh sendi kehidupan dan perekonomian dunia.

“Kita semua warga dunia sepenuhnya menyadari bahwa akibat pandemi Covid-19, dunia menghadapi resesi global yang jika tidak hati-hati dapat menghapus hasil-hasil pembangunan dan menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Muhaimin saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Internasional bertajuk “Pemberantasan Kemiskinan dan Tanggung Jawab Partai Politik: Membangun Politik Kesejahteraan Masyarakat Global” di Fujian, China, yang disiarkan lewat virtual, Senin (12/10/2020) dilansir dari laman Antara.

Mengutip laporan penelitian Lembaga Penelitian Ekonomi Pembangunan Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa (UNU-WIDER), disebutkan dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan jumlah penduduk miskin di seluruh dunia menembus 1,1 miliar orang. Sebanyak 395 juta orang bahkan diprediksi akan terjerumus ke kemiskinan ekstrem akibat pandemi.

Baca Juga:  Dinsos KBB Tegaskan Pendistribusian Bansos Sesuai CPCL

“Jika pemerintahan di belahan dunia tidak melakukan langkah-langkah tepat dan strategis dalam penanggulangan kemiskinan maka jumlah orang miskin di dunia bisa makin bertambah. Sebuah situasi yang tentu kita semua tidak menghendakinya,” katanya.

Cak Imin menilai pertumbuhan ekonomi dunia yang terkonstraksi secara tajam telah menghantam perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, Covid-19 telah menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang. Sehingga, jumlah penduduk miskin tercatat 26,42 juta orang. Di bidang ekonomi, meski masih terseok, Indonesia dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, mencoba untuk bangkit.

“Hasilnya cukup menggembirakan. Jika pada Kuartal II pertumbuhan ekonomi kami minus 5,32 persen maka pada Kuartal III membaik menjadi pada kisaran minus 2,9 persen hingga 1,1 persen,” katanya.

Baca Juga:  Dinsos Jabar Verifikasi Pengungsi yang Ingin Dipulangkan Dari Wamena

Kondisi ini, katanya, memunculkan sebuah pertanyaan etis dan fundamental, yakni di manakah tanggung jawab partai politik dalam memberi makna atas pandemi dalam kerangka pemberantasan kemiskinan.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, kata Muhaimin, posisi dan keberpihakan partai politik amat sangat menentukan dalam mengintervensi kebijakan-kebijakan negara agar berjalan sesuai basis filsafat politiknya. Yakni merawat rakyatnya menuju cita-cita keadilan sosial dan terbebas dari belenggu kemiskinan.

“Di sinilah saya mengistilahkan bahwa kehadiran partai politik di tengah-tengah masyarakat harus mampu melonggarkan jalan nafas kesejahteraan,” ucapnya.

Cak Imin mengatakan peran dan posisi partai politik sangat krusial guna menepis anggapan miring terjadinya diskoneksi demokrasi dan kesejahteraan. “Kami, Partai Kebangkitan Bangsa, meyakini tidak ada negara yang miskin dan terbelakang kecuali yang tidak terkelola dengan baik. Maknanya, kreasi manusia atau kelompok manusialah yang menjadi determinan utama dalam gagasan kemajuan dan gerak perkembangan suatu bangsa,” katanya.

Baca Juga:  Berlakukan Sistem SKS Bisa Lulus Lebih Cepat, Begini Penjelasannya

Dalam skala yang lebih kecil adalah pemberantasan kemiskinan, menurut Wakil Ketua DPR itu, partai politik bisa menjadi leader yang andal dalam mengkreasi upaya-upaya pemberantasan kemiskinan, baik melalui dirinya sendiri maupun dengan mendesakkan kebijakan kepada negara.

“Karena itu, tak ada kata lain, sebuah visi politik kesejahteraan harus diletakkan tepat di jantung pergerakan sebuah partai politik,” katanya.

Menurut dia, pandemi Covid-19 yang telah mengubah seluruh tatanan sosial, ekonomi, dan politik, menunjukkan bahwa kemiskinan dalam sebuah negara tak pernah berdiri sendiri. Karenanya, PKB melalui kader-kadernya baik di pemerintahan maupun parlemen meyakinkan kepada negara bahwa kebijakan pemberantasan kemiskinan tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong, parsial dan tambal sulam.

“Perlu komitmen kuat dalam satu formula, pendekatan, inovasi serta terobosan baru dalam implementasi di lapangan,” katanya. (Ara)