JABARNEWS | PURWAKARTA – Dugaan kasus penyelewengan anggaran kegiatan DPRD Kabupaten Purwakarta terus dikembangkan Kejaksaan Negeri Purwakarta. Kali ini, jaksa mulai memeriksa belasan camat serta sejumlah kepala desa di Purwakarta, Selasa (20/2/2018).
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Purwakarta, Edy Monang Samosir, mengatakan, sejumlah camat dan kades diperiksa karena ada yang kaitannya dengan SPJ-SPJ dari sejumlah kegiatan anggota DPRD Purwakarta Tahun anggaran 2016.
Sebanyak 23 saksi telah dimintai keterangan dari total 47 yang akan di periksa kejari setempat.
“Ya Kita memanggil dan mengklarifikasi sejumlah pejabat kecamatan sehubungan dengan penyidikan penyalahgunaan APBD pada kegiatan anggota DPRD Purwakarta.Pada kegiatan perjalanan dinas dan kunjungan kerja anggota DPRD Purwakarta di dalam daerah,” ujarnya. di Kantor Kejari Purwakarta, Jalan Siliwangi, Selasa (20/2).
Edy mengatakan, Kejaksaan telah menyita barang bukti SPJ-SPJ dari kegiatan perjalanan dinas dan kunjungan kerja di dalam daerah.
“Setelah diteliti, terkait kegiatan tersebut dalam realisasinya ditemukan hal yang tidak sesuai dengan bamus dan proker. Ada divisum SPPD dari sejumlah kegiatan yang tidak sesuai,” katanya.
Ia mengungkapkan, dari anggaran kegiatan tersebut yang direalisasikan sekitar Rp. 12 miliar, ditemukan sejumlah kegiatan perjalanan dinas di dalam daerah yang diduga fiktif.
“Dengan nilai sekitar Rp. 400 juta, itu hanya di sekitaran Kecamatan Pasawahan dan Darangdan saja, seputaran daerah itu,” ucapnya.
Ke depan, pihaknya juga akan memeriksa sejumlah perjalanan dinas luar kota dalam provinsi dan perjalanan dinas luar provinsi.
“Ada temuam billing-billing hotel yang diduga fiktif,” jelasnya. (Gin)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
