aqua

Penegak Hukum Diminta Usut Dugaan Tipikor Rutilahu di Purwakarta

Program rehab rutilahu yang diduga terjadinya korupsi tersebut berasal dari anggaran Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019.

Ilustrasi rehab rutilahu. (Foto: RRI)

"Penegak hukum kita minta jangan hanya menunggu laporan dari masyarakat dan harus lebih agrasif. Bila dalam penelusuran menemukan ada tindak pidana korupsi pada masalah ini maka secepatnya lakukan proses hukum," ujar Cep.

Hal serupa juga dikatakan Ketua Studi Purwakarta, Hikmat Ibnu Aril. Ia pun meminta pihak penegak hukum harus tegas memberantas tindak pidana korupsi, salah satunya dalam program rutilahu tersebut.

Baca Juga:

Gara-Gara Knalpot Bising, Para Tersangka Ini Aniaya Korban hingga Tewas

Kemendikbud Segera Buka Seleksi Guru PPPK, Ini Syarat dan Ketentuannya



Program rehab rutilahu ujar Aril, merupakan program pemerintah yang cukup bagus untuk membantu warga. Jangan sampai dalam program ini pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan pribadi.

"Kita ingin aparat penegak hukum selidiki masalah ini. Jangan sampai adanya ulah oknum yang ingin memperkaya diri tapi mengorbankan masyarakat. Selain itu jangan sampai masyarakat juga berpikir jelek dengan program rutilahu tersebut," ungkap Aril.

Diberitakan sebelumnya, pihak Distarkim Purwakarta melalui Tim Teknis Rutilahu Kabupaten, Eko, mengaku tidak mengetahui adanya dugaan cashback tersebut.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Korupsi Rutilahu Distarkim Purwakarta Dugaan Korupsi Pemprov Jabar Penegak Hukum Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Purwakarta

berita terkait

Ini Kabar Gembira untuk Pendamping Desa dari Gus Menteri

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi