JABARNEWS | BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz), mengungkapkan Pemerintah Provinsi, bersama Pemerintah Pusat tengah merumuskan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan daerah di wilayah Jawa Barat Bagian Selatan.
Pada rakor TKPK bersama Kemenko Kemaritiman, dan lima Pemerintah Kabupaten wilayah Jabar Selatan di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Rabu (31/01/2018), Demiz mengungkap bahwa secara umum ada tiga hal yang bisa diupayakan dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah Jawa Barat Selatan.
Adapun tiga hal tersebut diantaranya, pengembangan infrastruktur, sosial-budaya, dan ekonomi.
“Itulah bagaimana kita fokus melakukan penanggulangan kemiskinan Jabar Selatan, saya kira ini upaya yang sangat serius dari pemerintah pusat, layaknya Presiden yang kini serius menangani Citarum karena ini sangat strategis,” kata Deddy Mizwar.
Demiz menekankan penanganan berbagai masalah di Jawa Barat Selatan memang perlu perhatian khusus. Selain pelayanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, Demiz mengatakan, infrastruktur juga sangat dibutuhkan.
“Infrastruktur apa yang efektif dibutuhkan, sehingga sekaligus meningkatkan kesejahteraan di Jabar Selatan, itulah yang harus kita rancang” tambahnya.
Serta masalah sosial budaya, bagaimana masyarakat dengan kultur sosialnya bisa memperdayakan potensi apapun yang ada di daerah dengan selayaknya.
“Maka kita juga membutuhkan masukan dari lima kabupaten di Jabar Selatan, untuk memberi tahu hal apa saja yang urgen untuk kemajuan disana,” kata Demiz.
“Rumah sakit, sekolah, jalan tol, bandara, pelabuhan, bahkan peralatan melaut seperti perahu besar dan dermaga atau pelabuhan serta petalatan bertani sangat minim keberadaannya,” tambahnya.
Oleh karena itu, kata Demiz, Pemerintah Daerah di lima kabupaten, yakni Ciamis, Garut, Sukabumi, Cianjur, dan Pangandaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta kementerian terkait, akan bersama-sama ‘bebenah’ Jabar Selatan.
“Nanti leading sectornya saya kira di Kemenko Kemaritiman, karena yang mengkoordinasikan, siapa mengerjakan apa?” katanya.
Sementara terkait pos anggaran, Demiz memastikan akan ada pembagian baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui kementerian terkait.
Misalnya, untuk sekolah, rumah sakit dan pelayanan dasar lainnya bisa menggunakan anggaran daerah. Sedangkan untuk infrastruktur seperti bandara, jalan tol, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya itu mungkin dari pusat.
Selain itu, sambung Demiz, pihaknya akan terlebih dahulu melihat potensi di lima daerah tersebut yang sangat penting untuk didahulukan pengembangannya.
“Misal ada yang memiliki potensi di pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan dan potensi sosial-budaya. Sehingga setelah diketahui potensinya tersebut, pembangunan akan tepat sasaran sehingga lebih cepat terjadi peningkatan kemampuan ekonomi di daerah-daerah tersebut,” jelas Demiz.
“Kita lihat, nelayan, petani mereka mau jual kemana, akhirnya harganya terus menerus rendah, nanti setelah ada kemudahan mobilitas, diharapkan daya jual menjadi tinggi, ” ungkapnya.
Demiz menargetkan, program yang dirancang tersebut bisa berjalan lima tahun ke depan, atau sekitar tahun 2018 hingga 2023.
Namun, terkait urusan besar seperti tol, bandara, pelabuhan itu juga tidak bisa dilakukan satu, dua, atau tiga tahun. Karena, harus ada pengkajian RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) daerah tersebut.
Laporan Agus Hermawan
